Miskin Bukan Pilihan, Tapi Kebijakan Bisa Jadi Penyebab: Memahami Akar Kemiskinan di Sekitar Kita

Rasionalitas – Banyak individu mungkin berpandangan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari pilihan pribadi, kurangnya upaya, atau sekadar nasib. Stereotip seperti “orang miskin malas” seringkali tersebar luas di masyarakat. Namun, realitas kemiskinan jauh lebih kompleks. Kemiskinan seringkali bukanlah takdir individu, melainkan kondisi yang terbentuk dari berbagai faktor di luar kendali seseorang, terutama melalui struktur masyarakat dan kebijakan yang berlaku.

Artikel ini akan menguraikan pandangan bahwa kemiskinan bukanlah pilihan pribadi, melainkan sebuah kondisi yang disebabkan dan diperparah oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik disengaja maupun tidak. Analisis ini akan menunjukkan bagaimana sistem dan aturan yang ada dalam masyarakat dapat menjadi penyebab utama mengapa seseorang atau sekelompok orang terjebak dalam kemiskinan.

Memahami akar kemiskinan ini bukan hanya tentang mempelajari teori atau fakta, tetapi juga tentang mengembangkan pemikiran kritis, menyadari peran sebagai warga negara, dan memahami potensi kolektif untuk menciptakan perubahan yang lebih adil dan inklusif bagi semua.

Mengapa Kemiskinan Bukan Sekadar Pilihan Pribadi?

Kemiskinan, dari perspektif sosiologis, adalah masalah yang berakar pada faktor-faktor struktural yang melampaui kendali individu. Memahami penyebab struktural ini sangat penting untuk mengembangkan strategi yang efektif guna mengurangi kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang lebih setara.

Faktor-faktor ini tertanam dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik suatu masyarakat, memengaruhi distribusi sumber daya, peluang, dan kekuasaan. Sebuah individu, keluarga, atau komunitas dapat mengalami kemiskinan karena kombinasi dari berbagai faktor ini.

Ketidaksetaraan Ekonomi: Jurang yang Melebar

Salah satu penyebab struktural kemiskinan yang paling signifikan adalah ketidaksetaraan ekonomi. Ketika kekayaan dan sumber daya terkonsentrasi di tangan segelintir orang, hal ini secara otomatis membatasi peluang yang tersedia bagi mereka yang berada di lapisan bawah tangga sosio-ekonomi. Kesenjangan yang lebar dalam pendapatan dan kekayaan dapat mengakibatkan sebagian besar populasi jatuh ke dalam kemiskinan. Kesenjangan antara warga terkaya dan termiskin terus melebar, yang pada gilirannya mendorong kemiskinan sistemik.

Konsentrasi kekayaan ini secara langsung membatasi akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan peluang pekerjaan yang layak bagi kelompok berpenghasilan rendah. Akibatnya, individu dari latar belakang miskin, terlepas dari seberapa keras mereka berusaha, akan menghadapi hambatan yang sangat besar untuk meningkatkan status ekonomi mereka. Ini berarti bahwa anak-anak yang lahir dari keluarga miskin cenderung tetap miskin, menciptakan apa yang dikenal sebagai “perangkap kemiskinan antargenerasi.”

Kondisi ini bukan lagi tentang pilihan individu, melainkan tentang sistem yang membatasi pilihan tersebut sejak awal. Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif, di mana manfaatnya hanya dinikmati oleh segelintir orang, hanya akan memperlebar jurang kesenjangan dan melanggengkan kemiskinan.

Diskriminasi dan Pengucilan Sosial: Menghalangi Kesempatan

Diskriminasi berdasarkan ras, gender, etnis, atau kategori sosial lainnya memainkan peran krusial dalam melanggengkan kemiskinan. Kelompok terpinggirkan sering menghadapi hambatan sistemik, seperti akses terbatas terhadap pendidikan, diskriminasi dalam pekerjaan, dan perlakuan tidak setara dalam sistem peradilan. Pengucilan sosial mengacu pada proses di mana individu atau kelompok tertentu secara sistematis tidak diberi akses ke sumber daya, peluang, dan partisipasi penuh dalam masyarakat.

Minoritas ras dan etnis di banyak negara secara tidak proporsional terkena dampak kemiskinan. Faktor-faktor seperti rasisme sistemik, diskriminasi, dan segregasi berkontribusi pada disparitas ini. Kemiskinan kronis seringkali menyebabkan segregasi residensial, di mana orang-orang yang secara ekonomi kekurangan terkonsentrasi di lingkungan tertentu. Hal ini cenderung melanggengkan kemiskinan karena komunitas yang kurang beruntung seringkali memiliki akses yang lebih sedikit ke sumber daya dan peluang berkualitas.

Diskriminasi bukan hanya sekadar perlakuan tidak adil yang sesekali terjadi; ia menciptakan “sistem paralel” di mana kelompok tertentu secara struktural dirugikan dan terpinggirkan dari arus utama ekonomi dan sosial.

Segregasi residensial, misalnya, berarti bahwa komunitas miskin seringkali terisolasi dari sekolah berkualitas, pekerjaan, dan layanan penting, menciptakan siklus kemiskinan yang sangat sulit diputus. Ini bukan hanya tentang kurangnya uang, tetapi tentang kurangnya kekuatan, akses, dan representasi dalam sistem yang ada.

Stigma yang melekat pada kemiskinan juga dapat menghambat individu untuk mencari bantuan atau mendapatkan kesempatan. Oleh karena itu, kebijakan anti-diskriminasi dan inklusi sosial harus menjadi inti dari setiap strategi pengurangan kemiskinan. Tanpa mengatasi akar diskriminasi dan pengucilan, upaya lain mungkin hanya menjadi tambal sulam yang tidak efektif dalam jangka panjang, karena sistem itu sendiri terus menghasilkan ketidaksetaraan.

Kurangnya Jaring Pengaman Sosial: Saat Tak Ada yang Menopang

Ketiadaan atau ketidakcukupan jaring pengaman sosial berkontribusi pada pelanggengan kemiskinan. Dalam masyarakat dengan sistem kesejahteraan sosial yang terbatas atau tidak efektif, individu dan keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi memiliki sedikit dukungan untuk diandalkan. Banyak pemerintah tidak dapat menyediakan program kesejahteraan sosial seperti layanan kesehatan atau bantuan pangan darurat, meninggalkan keluarga rentan tanpa jaring pengaman.

Orang-orang dalam kemiskinan ekstrem juga seringkali tidak memiliki cadangan pribadi seperti tabungan atau persediaan makanan, memaksa mereka untuk menggunakan mekanisme penanggulangan negatif seperti menarik anak-anak dari sekolah atau menjual aset, yang dapat mencegah pemulihan dari guncangan berulang seperti ekstrem iklim atau konflik berkepanjangan.

Ketika jaring pengaman sosial tidak tersedia, keluarga terpaksa mengambil keputusan jangka pendek yang merugikan jangka panjang, seperti menarik anak dari sekolah atau menjual aset produktif. Keputusan ini tidak hanya memperdalam kemiskinan individu, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi masyarakat secara keseluruhan karena hilangnya potensi sumber daya manusia, peningkatan masalah kesehatan, dan ketidakstabilan sosial.

Oleh karena itu, jaring pengaman sosial harus dilihat bukan sebagai beban anggaran, melainkan sebagai investasi strategis dalam modal manusia dan stabilitas ekonomi, yang pada akhirnya dapat mencegah kemiskinan yang lebih dalam dan mengurangi biaya sosial yang jauh lebih besar di masa depan.

Pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan sistem jaring pengaman sosial yang kuat, komprehensif, dan mudah diakses sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional. Ini termasuk memastikan cakupan kesehatan universal, tunjangan pengangguran yang memadai, dan program bantuan pangan yang efektif.

Faktor Eksternal Lainnya: Konflik, Bencana Alam, dan Akses Terbatas

Selain faktor-faktor di atas, kemiskinan juga diperparah oleh sejumlah faktor eksternal yang seringkali berada di luar kendali individu:

• Konflik: Konflik berada di urutan teratas daftar risiko yang dapat menjerumuskan seseorang atau keluarga ke dalam kemiskinan. Krisis berskala besar dan berkepanjangan dapat menghentikan ekonomi yang berfungsi. Misalnya, di Suriah, sebelum konflik dimulai pada tahun 2011, hanya sekitar 10% populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada akhir tahun 2023, angka ini berbalik, dengan lebih dari 90% warga Suriah diperkirakan hidup dalam kemiskinan karena krisis yang sedang berlangsung. Konflik besar di satu bagian dunia juga dapat menimbulkan efek riak pada ekonomi di negara-negara dan benua yang berbeda.
• Bencana Alam: Bencana alam memaksa 26 juta orang ke dalam kemiskinan setiap tahun. Negara-negara berpenghasilan rendah sangat rentan, seringkali sangat bergantung pada pertanian. Keluarga petani biasanya hanya memiliki cukup makanan dan aset untuk musim berikutnya, tanpa cadangan untuk panen yang buruk. Perubahan iklim dan bencana alam, seperti kekeringan yang disebabkan oleh El Niño, menyebabkan jutaan orang tanpa makanan, mendorong mereka lebih dalam ke kemiskinan dan menyulitkan pemulihan.
• Kelaparan dan Malnutrisi: Ini adalah lingkaran setan: kemiskinan menyebabkan kelaparan, tetapi kelaparan juga merupakan penyebab utama kemiskinan. Jika seseorang tidak mendapatkan cukup makanan, mereka akan kekurangan kekuatan dan energi yang dibutuhkan untuk bekerja. Sistem kekebalan tubuh mereka akan melemah karena malnutrisi dan membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit yang mencegah mereka bekerja. Malnutrisi selama 1.000 hari pertama kehidupan anak dapat memiliki konsekuensi seumur hidup; orang dewasa yang mengalami stunting saat kecil rata-rata menghasilkan 22% lebih rendah.
• Akses Terbatas pada Layanan Dasar (Air Bersih, Kesehatan, Infrastruktur):
  • Air Bersih: Satu dari tiga orang secara global tidak memiliki akses ke air minum bersih. Waktu yang dihabiskan untuk mencari air bersih mengurangi waktu untuk pendidikan atau pekerjaan. Jika air yang mereka kumpulkan terkontaminasi, penyakit akan menghalangi mereka bekerja dan sekolah.
  • Layanan Medis: Banyak anak-anak miskin tidak bisa mendapatkan perawatan medis berkualitas (jika layanan medis tersedia di komunitas mereka sama sekali). Tanpa akses ke perawatan medis dasar, anak-anak menderita penyakit yang dapat dicegah. Ini menghalangi anak-anak untuk pergi ke sekolah, membuat mereka tanpa keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai masa depan yang lebih cerah.
  • Infrastruktur Buruk: Banyak komunitas miskin kekurangan sistem dasar seperti jalan dan pasokan air. Kurangnya infrastruktur dasar mengisolasi komunitas pedesaan, membatasi akses ke sekolah, pekerjaan, atau pasar, dan menjebak keluarga dalam kemiskinan.

Konflik dan bencana alam adalah pemicu eksternal kemiskinan. Namun, dampaknya menjadi jauh lebih parah di masyarakat yang sudah memiliki ketidaksetaraan struktural, kurangnya jaring pengaman, dan infrastruktur yang buruk. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan hanya tentang peristiwa buruk yang terjadi, tetapi tentang ketidakmampuan sistem suatu negara atau komunitas untuk melindungi warganya dari peristiwa tersebut dan membantu mereka pulih.

Kurangnya investasi dalam infrastruktur dasar, kesehatan, dan pendidikan sebelum krisis terjadi membuat masyarakat menjadi sangat rapuh. Oleh karena itu, kebijakan harus fokus pada pembangunan ketahanan masyarakat dan pengurangan risiko, bukan hanya respons pasca-bencana. Ini termasuk investasi proaktif dalam infrastruktur dasar yang kuat, sistem kesehatan yang tangguh, program ketahanan pangan, dan pendidikan yang merata untuk membangun fondasi yang lebih stabil bagi semua warga negara.

Tabel berikut merangkum berbagai penyebab struktural kemiskinan:

Bagaimana Kebijakan Pemerintah Bisa Menjadi Penyebab Kemiskinan?

Setelah memahami bahwa kemiskinan berakar pada struktur masyarakat, sekarang mari kita selami lebih dalam bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah—baik yang dirancang dengan niat baik maupun yang memiliki tujuan lain—dapat secara langsung atau tidak langsung memperburuk atau bahkan menciptakan kemiskinan. Ini adalah inti dari argumen bahwa “Miskin Bukan Pilihan, Tapi Kebijakan Bisa Jadi Penyebab.”

Kebijakan yang Tidak Tepat Sasaran: Niat Baik, Hasil Buruk

Terkadang, kebijakan yang dirancang dengan niat baik untuk membantu rakyat atau menstabilkan ekonomi justru bisa memiliki dampak sebaliknya. Hal ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas pasar, dinamika sosial, atau inefisiensi dalam implementasi di lapangan.

Regulasi yang Menghambat Pertumbuhan Ekonomi

Regulasi pemerintah yang berlebihan dapat menghambat ekonomi, menyebabkan kelangkaan dan surplus, dan pada akhirnya menghambat penciptaan dan distribusi kekayaan. Sebagai contoh, ekonomi Uni Soviet, meskipun dengan niat baik untuk membantu rakyat, terhambat oleh “regulasi tanpa akhir, pendaftaran dan izin, kontrol harga, persyaratan modal, hambatan terhadap pemberian kredit, perlindungan pekerja, langkah-langkah penyelesaian sengketa, dan redistribusi keuangan”.

Ini menyebabkan kelangkaan barang-barang esensial seperti roti dan kertas toilet, serta menciptakan pasar gelap. Lebih lanjut, kebijakan pajak mungkin “tidak memberikan insentif, dan bahkan dapat menghukum, hal-hal penting seperti pekerjaan, tabungan, kepemilikan rumah, atau amal bagi orang-orang di kelompok pajak yang lebih rendah atau mereka yang mencoba beralih dari kesejahteraan ke pekerjaan”.

Jika pemerintah menerapkan terlalu banyak regulasi yang kaku atau tidak efisien, hal ini dapat menghambat munculnya bisnis baru, menghalangi investasi, dan mengurangi kemampuan perusahaan yang ada untuk berekspansi dan menciptakan lapangan kerja.

Akibatnya, peluang ekonomi menjadi terbatas, terutama bagi mereka yang berada di lapisan bawah. Ini bukan hanya tentang debat ideologis “pasar bebas” versus “intervensi pemerintah,” tetapi tentang menemukan keseimbangan yang tepat agar regulasi tidak menjadi beban yang mencekik pertumbuhan ekonomi inklusif dan kesempatan bagi semua.

Oleh karena itu, kebijakan regulasi harus dirancang agar fleksibel, transparan, dan responsif terhadap dinamika pasar. Evaluasi dampak regulasi secara berkala sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi tidak memiliki “efek samping” yang tidak diinginkan yang justru memperburuk kemiskinan atau menghambat mobilitas ekonomi.

Kebijakan Perumahan yang Memperburuk Keadaan

Upaya pemerintah untuk menyediakan perumahan bagi kaum miskin juga dapat memiliki konsekuensi negatif yang tidak disengaja. Contohnya termasuk “perumahan petak pemerintah, pembatasan penggunaan lahan, persyaratan izin, zonasi, jaminan hipotek, manipulasi suku bunga, dan manajemen mikro uang muka serta keputusan pemberian pinjaman/pengambilan risiko bank”. Kebijakan-kebijakan ini, meskipun niatnya baik, pada akhirnya “mengurangi tingkat kepemilikan rumah dan keterjangkauan bagi kaum miskin”.

Kebijakan perumahan yang bersifat “top-down, terpusat, dan statis” seringkali gagal karena tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi spesifik komunitas lokal yang beragam. Misalnya, membangun perumahan petak tanpa mempertimbangkan akses ke pekerjaan atau transportasi dapat menciptakan kantong-kantong kemiskinan baru. Pembatasan zonasi yang ketat dapat mengurangi pasokan perumahan terjangkau.

Ini menciptakan distorsi pasar yang justru membuat perumahan tidak terjangkau atau berkualitas rendah, menjebak masyarakat dalam kemiskinan dan segregasi. Kebijakan perumahan harus lebih terdesentralisasi, melibatkan partisipasi aktif komunitas lokal dalam perencanaannya, dan fokus pada penciptaan pasar perumahan yang sehat dan terjangkau, bukan hanya pada penyediaan perumahan secara langsung tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang pada mobilitas sosial dan ekonomi.

Birokrasi yang Memboroskan Sumber Daya

Dalam program-program pemerintah yang dirancang untuk pengentasan kemiskinan, tidak jarang sebagian besar dana federal yang dialokasikan untuk tujuan ini dihabiskan untuk birokrasi daripada mencapai mereka yang membutuhkan. Hal ini mengakibatkan pemborosan, penipuan, tingkat kemiskinan, dan ketidaksetaraan pendapatan yang tetap tinggi di Amerika Serikat. Sebagai contoh, program Jaminan Sosial (Social Security) awalnya memiliki rasio 42 pekerja per penerima, yang kini turun menjadi 2,8.

Program ini juga secara tidak sengaja “menurunkan tingkat tabungan, mendistribusikan pendapatan dari kaum muda yang bekerja (dalam tahap pembentukan keluarga yang mahal) kepada kaum tua (banyak yang memiliki tabungan substansial), dan dari yang tidak sehat (yang cenderung meninggal muda) kepada yang sehat (yang cenderung hidup lama)”. Ini menunjukkan bahwa birokrasi dan kebijakan yang tidak diadaptasi dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang tidak diinginkan.

Niat pemerintah untuk membantu masyarakat miskin seringkali terhalang oleh kompleksitas birokrasi yang berlebihan, prosedur yang berbelit-belit, dan bahkan kepentingan internal lembaga. Ini bukan hanya masalah “uang yang hilang” karena inefisiensi, tetapi juga hilangnya kepercayaan publik terhadap program bantuan dan berkurangnya efektivitas program yang seharusnya membantu. Dana yang seharusnya sampai ke tangan yang membutuhkan justru terserap dalam biaya administrasi.

Oleh karena itu, reformasi birokrasi, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas adalah kunci untuk memastikan bahwa dana bantuan kemiskinan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Pengukuran dampak yang lebih baik dan evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi inefisiensi serta konsekuensi yang tidak diinginkan dari program-program sosial.

Sistem Pajak yang Tidak Adil: Beban Berat di Pundak yang Lemah

Sistem pajak yang regresif adalah salah satu mekanisme kebijakan yang secara langsung memperburuk kemiskinan. Pajak regresif mengacu pada sistem pajak di mana tarif pajak menurun seiring dengan peningkatan pendapatan pembayar pajak.

Dengan kata lain, individu berpenghasilan rendah menanggung beban pajak yang secara proporsional lebih besar dibandingkan individu berpenghasilan tinggi. Jenis perpajakan ini sering dikritik karena memperburuk ketidaksetaraan pendapatan dan kemiskinan. Contoh umum meliputi pajak penjualan, cukai (pajak atas barang tertentu seperti tembakau atau minuman keras), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sebagai contoh konkret, pajak penjualan sebesar $50 pada barang yang sama akan menjadi beban 1,7% dari pendapatan $30.000, tetapi hanya 1,0% dari pendapatan $50.000. Pajak gaji (payroll tax) juga memiliki dampak regresif karena dikenakan tarif tetap pada penghasilan hingga batas tertentu, sehingga pembayar pajak berpenghasilan lebih tinggi membayar sebagian kecil dari pendapatan mereka dalam pajak gaji.

Alih-alih meredistribusi kekayaan dari yang kaya ke yang miskin—yang merupakan tujuan umum dari pajak progresif—pajak regresif justru melakukan sebaliknya.

Dengan membebankan proporsi pendapatan yang lebih besar pada kelompok berpenghasilan rendah, pajak ini secara efektif mengurangi daya beli mereka dan kemampuan mereka untuk menabung atau berinvestasi. Hal ini membuat mereka semakin sulit untuk keluar dari kemiskinan, bahkan ketika ekonomi secara keseluruhan tumbuh. Ini secara langsung memperlebar jurang kesenjangan pendapatan dan kekayaan.

Pemerintah harus secara serius mempertimbangkan kembali struktur pajak mereka untuk memastikan keadilan dan efektivitas dalam mengurangi kemiskinan. Pergeseran menuju sistem pajak yang lebih progresif, di mana mereka yang berpenghasilan lebih tinggi membayar proporsi pajak yang lebih besar, adalah langkah krusial untuk mencapai redistribusi kekayaan yang lebih adil dan mengurangi beban pada kelompok rentan.

Dampak Deregulasi dan Privatisasi: Mengikis Perlindungan dan Akses

Kebijakan deregulasi, privatisasi, dan penghematan, meskipun seringkali didorong oleh argumen “efisiensi ekonomi” atau “kesehatan fiskal,” dapat memiliki konsekuensi negatif yang signifikan terhadap kemiskinan dan ketidaksetaraan.

Deregulasi

Deregulasi mengacu pada penghapusan atau pengurangan peraturan pemerintah dari suatu industri atau sektor, dengan tujuan untuk mempromosikan efisiensi ekonomi dan persaingan. Namun, aliran modal dan perdagangan yang tidak diatur berkontribusi pada meningkatnya ketidaksetaraan dan menghambat kemajuan dalam pengurangan kemiskinan.

Liberalisasi perdagangan menyebabkan persaingan impor yang lebih besar dan meningkatnya penggunaan ancaman untuk memindahkan produksi ke lokasi dengan upah lebih rendah, sehingga menekan upah. Deregulasi dapat memengaruhi ketidaksetaraan melalui berbagai saluran, termasuk perubahan dalam struktur pasar, distribusi pendapatan, dan akses ke layanan.

Misalnya, deregulasi sektor keuangan di Amerika Serikat selama tahun 1980-an dan 1990-an telah dikaitkan dengan peningkatan ketidaksetaraan pendapatan, karena lembaga keuangan besar mendapatkan manfaat yang tidak proporsional dari penghapusan hambatan regulasi. Deregulasi dalam industri truk juga menyebabkan penurunan upah bagi pengemudi truk.

Privatisasi

Pengalihan kepemilikan dan pengelolaan layanan publik dari pemerintah ke perusahaan swasta juga dapat memperburuk kemiskinan. Perusahaan swasta seringkali meninggalkan program jaring pengaman sosial dalam kondisi yang berantakan. Banyak pekerja yang dipekerjakan oleh kontraktor pemerintah telah jatuh lebih dalam ke kemiskinan karena penurunan upah dan tunjangan.

Hal ini terjadi karena perusahaan swasta cenderung memangkas upah dan tunjangan dalam upaya untuk memotong biaya tenaga kerja, menggantikan pekerjaan kelas menengah yang stabil dengan pekerjaan tingkat kemiskinan.

Selain itu, penduduk di yurisdiksi yang telah memprivatisasi layanan publik penting seperti air atau transportasi telah mengalami kenaikan tarif yang tajam. Kenaikan tersebut secara khusus merugikan penduduk berpenghasilan rendah dan mereka yang berpenghasilan tetap.

Struktur biaya pengguna ini secara tidak proporsional memengaruhi individu dan keluarga miskin, dan dalam beberapa layanan, secara tidak adil menargetkan orang-orang kulit berwarna, menjadikannya cara pendanaan yang sangat regresif.

Kebijakan Penghematan (Austerity Measures)

Kebijakan penghematan adalah serangkaian kebijakan ekonomi-politik yang bertujuan mengurangi defisit anggaran pemerintah melalui pemotongan pengeluaran, peningkatan pajak, atau kombinasi keduanya. Kebijakan ini seringkali diterapkan selama masa kemerosotan ekonomi. Namun, dalam sebagian besar model makroekonomi, kebijakan penghematan yang mengurangi pengeluaran pemerintah menyebabkan peningkatan pengangguran dalam jangka pendek.

Pemotongan pengeluaran pemerintah dapat mengurangi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dalam jangka pendek. Kebijakan penghematan juga seringkali menyebabkan “pengangguran meningkat, layanan publik berkurang, dan ketidaksetaraan memburuk”. Contoh nyata adalah Yunani dan Inggris, di mana kebijakan penghematan menyebabkan “protes meluas, pengangguran tinggi, dan kerusuhan sosial,” serta “peningkatan kemiskinan”.

Kebijakan seperti deregulasi, privatisasi, dan penghematan seringkali didorong oleh argumen “efisiensi ekonomi” atau “kesehatan fiskal.” Namun, bukti dari berbagai sumber secara konsisten menunjukkan bahwa kebijakan ini seringkali mengorbankan kesejahteraan sosial dan justru memperdalam ketidaksetaraan.

Mereka cenderung memprioritaskan keuntungan korporasi dan stabilitas keuangan makro atas perlindungan pekerja, akses layanan dasar, dan jaring pengaman sosial. Ini menunjukkan bahwa ada pertukaran (trade-off) yang disengaja atau tidak disengaja antara prioritas ekonomi tertentu dan hasil sosial, di mana kelompok paling rentan menanggung beban terberat.

Pemerintah perlu melakukan analisis dampak sosial yang komprehensif dan mendalam sebelum menerapkan kebijakan semacam itu. Penting untuk memastikan bahwa “efisiensi” tidak dicapai dengan mengorbankan hak-hak dasar dan kesejahteraan kelompok paling rentan. Kebijakan harus berimbang antara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan keadilan sosial, dengan tujuan menciptakan ekonomi yang kuat karena didukung oleh masyarakat yang stabil dan sejahtera.

Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum: Menghancurkan Fondasi Keadilan

Korupsi yang tinggi dan terus meningkat secara signifikan memperburuk ketidaksetaraan pendapatan dan kemiskinan. Korupsi meningkatkan ketidaksetaraan pendapatan dan kemiskinan dengan mengurangi pertumbuhan ekonomi, progresivitas sistem pajak, tingkat dan efektivitas pengeluaran sosial, serta pembentukan modal manusia.

Hal ini juga melanggengkan distribusi kepemilikan aset yang tidak setara. Korupsi juga cenderung mengurangi pendapatan pemerintah, yang membatasi kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa penting bagi penduduknya.

Ketika supremasi hukum (Rule of Law) lemah, aturan tidak ditegakkan secara adil, dan ini memiliki dampak besar pada kemiskinan. Ketika supremasi hukum lemah, bisnis dan investor cenderung kurang berinvestasi di suatu negara karena ketidakpastian dan risiko yang terkait dengan tindakan pemerintah yang sewenang-wenang atau praktik korupsi.

Hal ini menghambat penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, “kaum miskin dan rentan seringkali terkena dampak yang tidak proporsional, karena mereka kekurangan sumber daya dan pengaruh untuk melindungi hak-hak mereka”. Supremasi hukum yang kuat sangat penting untuk mengurangi kemiskinan.

Hak atas tanah dan sumber daya alam memainkan peran fundamental dalam masyarakat. Distribusi kekayaan dan kemiskinan adalah cerminan dari hak properti yang mendasarinya. Reformasi hak properti untuk memberikan akses dan kontrol yang lebih besar kepada perempuan dan laki-laki miskin terhadap sumber daya bukanlah tugas yang mudah.

Hak tanah yang kuat akan membantu memastikan ketahanan pangan dan mata pencarian yang stabil. Sebaliknya, orang miskin sering digusur paksa dari tanah mereka untuk penggunaan lahan yang dianggap lebih produktif, seperti investasi asing, pembangunan perkotaan, atau infrastruktur baru.

Banyak orang miskin tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk membayar intervensi hukum terhadap perlakuan tidak adil, yang menghalangi mereka memenuhi kebutuhan dasar, seperti perlindungan terhadap penipuan finansial dan hubungan yang kejam. Kesenjangan keadilan ini diperburuk oleh ketidaksetaraan pendapatan yang meningkat. Sistem peradilan dapat memiliki dampak subordinasi yang unik pada orang miskin, termasuk bias ras, kelas, dan gender.

Korupsi dan lemahnya supremasi hukum bukan hanya masalah moral atau etika; mereka secara fungsional bertindak sebagai “pajak” yang tidak terlihat dan regresif bagi kaum miskin. Korupsi menguras sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk layanan publik, menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memihak pada proyek-proyek yang tidak produktif atau padat modal, dan merampas hak-hak dasar masyarakat miskin.

Lemahnya penegakan hukum berarti kaum miskin tidak memiliki perlindungan dari eksploitasi, dan hak properti mereka tidak aman, yang menghalangi kemampuan mereka untuk membangun kekayaan atau ketahanan.

Ini menciptakan lingkungan ketidakpastian yang menghambat investasi dan pembangunan yang berpihak pada rakyat. Oleh karena itu, reformasi tata kelola, kampanye anti-korupsi yang efektif, penguatan sistem hukum yang independen dan transparan, serta peningkatan akses terhadap keadilan bagi semua, harus menjadi prioritas utama dalam setiap strategi pengurangan kemiskinan. Ini adalah prasyarat fundamental yang memungkinkan semua kebijakan ekonomi dan sosial lainnya berfungsi secara efektif dan mencapai tujuan mereka.

Tabel berikut menyajikan contoh kebijakan yang dapat memperburuk kemiskinan:

Solusi dan Harapan: Peran Kita dalam Mengatasi Kemiskinan Struktural

Memahami akar masalah adalah langkah pertama yang krusial. Namun, pemahaman saja tidak cukup. Langkah selanjutnya adalah mencari solusi dan mengidentifikasi bagaimana masyarakat dapat berkontribusi. Mengatasi kemiskinan struktural membutuhkan pendekatan komprehensif yang berfokus pada kebijakan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Membangun Jaring Pengaman yang Kuat dan Inklusif

Kebijakan harus bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan memberikan dukungan dasar yang memadai bagi semua warga negara, terutama saat mereka menghadapi kesulitan. Ini bukan hanya tentang memberi “bantuan,” tetapi tentang menciptakan fondasi stabilitas.

Kebijakan yang bertujuan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, seperti pajak progresif, undang-undang upah layak, dan redistribusi kekayaan, dapat membantu mengurangi kemiskinan. Dengan memastikan distribusi sumber daya dan peluang yang lebih merata, masyarakat dapat memberikan kesempatan yang lebih adil bagi individu untuk keluar dari kemiskinan.

Program kesejahteraan sosial, seperti transfer tunai, bantuan pangan, dan dukungan perumahan, dapat memberikan dukungan penting bagi individu dan keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Program-program ini dapat membantu meringankan kebutuhan mendesak dan menyediakan jaring pengaman selama masa krisis.

Contoh program kesejahteraan sosial yang efektif termasuk program transfer tunai bersyarat, program bantuan pangan, dan program dukungan perumahan. Di Amerika Serikat, program seperti

Earned Income Tax Credit (EITC) dan Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) terbukti sangat efektif dalam mengurangi kemiskinan anak. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa perlu ada konsistensi dan kesetaraan dalam implementasinya, tanpa bias yang membedakan kelompok “layak” dan “tidak layak”.

Jaring pengaman sosial yang dirancang dengan baik bukan hanya tentang memberi makan atau memberi tempat tinggal sementara; mereka adalah alat pemberdayaan yang memungkinkan individu dan keluarga untuk berinvestasi pada diri mereka sendiri (misalnya, melalui pendidikan atau kesehatan) dan secara bertahap memutus siklus kemiskinan.

Ketika program-program ini bersifat universal dan tidak diskriminatif, mereka dapat menciptakan efek pengganda positif pada mobilitas sosial dan ekonomi. Ini adalah pergeseran pola pikir dari “amal” menjadi “hak dan investasi.”

Pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan sistem jaring pengaman sosial yang kuat, komprehensif, dan mudah diakses sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional. Ini termasuk memastikan cakupan kesehatan universal, tunjangan pengangguran yang memadai, dan program bantuan pangan yang efektif, dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan adil.

Pendidikan dan Kesehatan Berkualitas untuk Semua

Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas tinggi adalah fondasi esensial untuk memutus lingkaran kemiskinan dan membangun masyarakat yang sejahtera. Akses ke pendidikan berkualitas memungkinkan individu untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih baik dan meningkatkan status sosial-ekonomi mereka.

Demikian pula, akses ke layanan kesehatan sangat penting untuk mencegah dan mengobati penyakit yang dapat mendorong individu dan keluarga ke dalam kemiskinan. Investasi dalam pendidikan dan layanan kesehatan dapat memiliki dampak signifikan pada pengurangan kemiskinan; sebuah studi Bank Dunia menemukan bahwa setiap dolar yang diinvestasikan dalam pendidikan menghasilkan rata-rata $10 dalam pertumbuhan ekonomi.

Ini bukan hanya tentang hak asasi manusia, tetapi juga tentang potensi ekonomi suatu bangsa. Individu yang sehat dan terdidik lebih produktif, inovatif, dan mampu berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Tanpa akses yang merata ke pendidikan dan kesehatan, siklus kemiskinan akan terus berlanjut antar-generasi, dan negara akan kehilangan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Ini adalah investasi jangka panjang yang paling menguntungkan.

Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan investasi besar-besaran dalam sistem pendidikan dan kesehatan publik yang berkualitas tinggi, dengan fokus pada pemerataan akses di seluruh lapisan masyarakat, dari perkotaan hingga pedesaan, tanpa memandang status sosial ekonomi.

Kebijakan Ekonomi yang Berpihak pada Rakyat: Pajak Progresif dan Regulasi Pasar Tenaga Kerja yang Adil

Kebijakan ekonomi harus dirancang secara proaktif untuk mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan menciptakan peluang yang adil bagi semua, bukan hanya bagi segelintir orang. Pajak progresif dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dengan mendistribusikan kembali kekayaan dari orang kaya ke orang miskin. Kebijakan perdagangan yang mempromosikan perdagangan yang adil dan melindungi hak-hak pekerja di negara berkembang dapat membantu mengurangi kemiskinan.

Regulasi pasar tenaga kerja yang mempromosikan upah yang adil dan kondisi kerja yang aman juga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Investasi dalam infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan transportasi umum, dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi, sehingga membantu dalam pengurangan kemiskinan.

Kebijakan seperti pajak progresif dan upah layak tidak hanya tentang keadilan sosial, tetapi juga tentang menciptakan pasar domestik yang lebih kuat dan stabil.

Dengan meningkatkan daya beli mayoritas penduduk, kebijakan ini dapat mendorong konsumsi, merangsang pertumbuhan ekonomi dari bawah ke atas, dan mengurangi ketergantungan pada segelintir orang kaya. Ini menantang gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi harus mengorbankan keadilan; sebaliknya, keadilan adalah pendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pemerintah harus secara aktif menggunakan alat kebijakan ekonomi untuk membentuk distribusi pendapatan yang lebih adil dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi semua segmen masyarakat, bukan hanya sebagian kecil. Ini termasuk meninjau kembali kebijakan deregulasi dan privatisasi yang terbukti merugikan kelompok rentan.

Memperkuat Penegakan Hukum dan Hak Asasi: Melawan Korupsi dan Memastikan Akses Keadilan

Fondasi masyarakat yang adil dan makmur adalah supremasi hukum yang kuat, transparansi, dan akuntabilitas. Tanpa ini, upaya pengentasan kemiskinan lainnya akan sia-sia. Upaya untuk memerangi diskriminasi dan marginalisasi sangat penting dalam mengatasi penyebab struktural kemiskinan.

Menerapkan undang-undang anti-diskriminasi, mempromosikan keragaman dan inklusi, serta menyediakan akses yang sama terhadap pendidikan dan peluang kerja dapat membantu memutus siklus kemiskinan bagi kelompok terpinggirkan.

Supremasi hukum yang kuat sangat penting untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memastikan bahwa individu dan bisnis beroperasi dalam lingkungan yang adil dan dapat diprediksi. Supremasi hukum yang kuat melindungi hak properti, mengurangi korupsi, dan menyediakan lapangan bermain yang setara bagi semua.

Mengamankan hak properti bagi elemen masyarakat pedesaan yang kurang beruntung dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam kehidupan komunitas dan kehadiran mereka di arena politik lokal, yang dapat memiliki efek positif pada kesejahteraan mereka.

Memastikan akses terhadap bantuan hukum dan keadilan bagi semua, terutama yang miskin, sangat penting untuk melindungi hak-hak mereka dari eksploitasi dan perlakuan tidak adil. Kesenjangan dalam akses keadilan memperburuk ketidaksetaraan pendapatan.

Tanpa sistem hukum yang adil, transparan, dan dapat diakses, upaya pengentasan kemiskinan lainnya akan sia-sia. Korupsi akan terus menguras sumber daya publik dan swasta, diskriminasi akan terus menghalangi peluang, dan hak-hak dasar akan dilanggar tanpa konsekuensi.

Ini adalah fondasi yang memungkinkan semua kebijakan ekonomi dan sosial lainnya berfungsi secara efektif. Ketika masyarakat tidak dapat mempercayai sistem hukum atau pemerintah, investasi terhambat, dan masyarakat miskin menjadi yang paling menderita.

Oleh karena itu, reformasi hukum dan peradilan, kampanye anti-korupsi yang efektif, penguatan lembaga penegak hukum, dan investasi dalam bantuan hukum gratis atau terjangkau harus menjadi prioritas utama. Ini adalah investasi dalam kepercayaan publik dan stabilitas jangka panjang.

Tabel berikut merangkum strategi kebijakan untuk pengurangan kemiskinan:

Kesimpulan

Seperti yang telah diuraikan, kemiskinan bukanlah takdir atau pilihan individu. Sebaliknya, ia adalah hasil dari kompleksitas faktor struktural dan, yang terpenting, kebijakan yang dibuat atau tidak dibuat oleh pemerintah.

Ketidaksetaraan ekonomi, diskriminasi, kurangnya jaring pengaman, serta kebijakan yang tidak tepat sasaran, sistem pajak yang tidak adil, deregulasi, privatisasi, penghematan, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum, semuanya berkontribusi pada lingkaran kemiskinan.

Memahami akar masalah ini adalah langkah pertama yang kuat. Sebagai bagian dari masyarakat, setiap individu memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan.

Hal ini dapat dilakukan dengan terus belajar dan berbagi pengetahuan tentang penyebab kemiskinan yang sebenarnya, berpartisipasi dalam diskusi publik untuk menyuarakan pendapat tentang kebijakan yang adil dan inklusif, serta memahami dan mendukung kebijakan yang bertujuan mengurangi ketidaksetaraan, memperkuat jaring pengaman sosial, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta memerangi korupsi.

Menjadi warga negara yang aktif dan mendorong para pemimpin untuk memprioritaskan keadilan sosial adalah tindakan nyata yang dapat diambil.

Masa depan yang lebih adil dan sejahtera bagi semua ada di tangan kolektif. Dengan pengetahuan, empati, dan tindakan bersama, narasi kemiskinan dapat diubah dari “kesalahan pribadi” menjadi “tantangan sistemik yang dapat diatasi bersama.” Bersama-sama, masyarakat dapat membangun sebuah tatanan di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka, terlepas dari latar belakang mereka.